KUPANG, KOMPAS.com - Sejumlah mahasiswa memblokir pintu masuk kompleks dan menyegel Kampus Universitas Muhammadiyah Kupang (UMK), Nusa Tenggara Timur (NTT). Akibatnya, tidak ada aktivitas perkuliahan karena para dosen dan pegawai dilarang masuk ke kampus.

Salah satu alumni Fakultas Agama Islam, Iwan Besikaria saat kepada wartawan di kompleks kampus Senin (5/1/2015) mengatakan penyegelan tersebut lantaran masalah ijazah mahasiswa nomor induk registrasi lulus (Nirel) dan Nomor induk registrasi masuk (Nirem) yang belum dikeluarkan pihak universitas.sejak tahun 2011 lalu.

“Kami mau tanyakan ijazah kami belum terdaftar dan disahkan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (Kopertais) Wilayah IV Surabaya atau Kementerian Agama,” kata Iwan.

Menurut dia, penyegelan tersebut sebagai upaya untuk mencari simpati terhadap pihak UMK dari Rektor UMK serta Kementrian Agama RI, agar permasalahan tersebut segera ditanggapi dan dapat segera terselesaikan, sehingga para mahasiswa tidak dirugikan dengan adanya permasalahan tersebut.

“Kami khawatir suatu saat nanti merugikan banyak mahasiswa saat melamar pekerjaan, karena ijazah tidak diakui atau diragukan legalitasnya,” kata Iwan.

Iwan mengaku sebelumnya tidak tahu ada masalah di kampus tersebut. Ia mulai tahu saat ada sejumlah temannya mengikuti tes di program SM3T. Saat itu panitia penerima anggota baru mengatakan, ijazah dari Universitas Muhammadiyah di Kupang illegal dan nomor induk registrasi lulus serta nomor induk registrasi masuk sejak tahun 2011 yang belum dikeluarkan pihak universitas.

Sementara itu salah seorang dosen enggan diberitakan namanya, mengatakan sebenarnya ada kepentingan politisi di dalam kampus, demi kepentingan jabatan makanya mulai timbul persoalan seperti ini.

“Kalau memang ada permainan untuk kepentingan tertentu, lebih perlu dibubarkan saja kampus ini, atau ditutup saja daripada bikin susah banyak mahasiswa, karena dengan persolan ini, sangat disayangkan bagi para wisudawan, namun ketika ada persoalan baru mulai sadar. Kalau mahasiwa tidak tau persoalan ini, pihak kampus sengaja diam-diam saja,” kata sang dosen.

Terkait dengan itu Rektor UMK, Sandi Marianto yang ditemui sejumlah wartawan enggan memberi komentar.

”Adik-adik wartawan, sementara saya belum bisa memberikan keterangan pers karena ini tidak bisa dipublikasikan. Ini masalah intern saja,“ kata Sandi singkat

Sumber : kompas.com/Selasa, 6 Januari 2015

Sumber : http://media.kompasiana.com/mainstream-media/2013/08/23/penyuluhan-sosial-melalui-media-cetak--585727.html

Penyuluhan Sosial Melalui Media Cetak

Oleh Syaiful W. Harahap

Tabloid ‘ayom’ Komisi Nasional (Komnas) Perlindungan Anak

DEPARTEMEN SOSIAL, Wisma Pendawa, Ciloto, Jabar, 24 Agustus 2001

Berita (news) sudah merupakan salah satu kebutuhan utama dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menjangkau khalayak secara luas dan bisa menembus semua batas ekonomi, sosial, dll. maka dipakailah media massa (media cetak dan elektronik) sebagai saluran untuk menyampaikannya. Tentu saja tidak mungkin menyebarluaskan berita melalui poster, selebaran atau pengeras suara.

Berita yang disebarluaskan itu sendiri tidak sekadar informasi (keterangan). Dalam kaidah jurnalistik tidak semua informasi layak diberitakan. Hanya informasi yang mengandung unsur-unsur layak berita yang pantas menjadi berita di media massa. Berita pasti berisi informasi tetapi tidak semua informasi layak (menjadi) berita.

Unsur-unsur Layak Berita

Pengamatan terhadap berita-berita di media cetak menunjukkan ada kecenderungan pemberitaan masalah-masalah sosial yang tidak layak berita, seperti razia atau penertiban pekerja seks, gelandangan, anak jalanan dll. Misalnya, penangkapan tamu hotel yang tinggal sekamar tanpa surat nikah atau penggarukan pekerja seks di jalananan sama sekali tidak mengandung makna yang berarti.

Seperti diketahui media massa merupakan agent of change (pembawa pembaharuan) yang pada akhirnya diharapkan dapat menjadi agent of development kareana mendorong sikap masyarakat ke arah yang lebih produktif. Tetapi, pemberitaan seputar pekerja seks, anak jalanan, gelandangan dll. justru menyuburkan stigma (cap negatif). Ada kesan seolah-olah petugas yang menggaruk dan wartawan yang mengikuti penggarukan itu merupakan orang-orang yang paling bermoral sedangkan yang digaruk merupakan ‘sampah masyarakat’. Kamera televisi dengan leluasa mengambil gambar pekerja seks. Cara ini merupakan perbuatan melanggar hukum karena pemuatan gambar di media massa harus seizin yang bersangkutan.

Pertanyaan yang sangat mendasar adalah: Apakah petugas dan wartawan tidak mempunyai andil dalam menyuburkan pelacuran, anak jalanan, pengemis, dll? Apa iya, petugas dan wartawan lebih bermoral dari pekerja seks, pengemis, anak jalanan dll.? Berita yang tidak fair itu muncul karena wartawan memasukkan nilai moralnya ketika menulis berita. Dia memakai ukuran moralitas dirinya sendiri yang semu, yang, maaf, terkadang bertolak belakang dengan realitas moralnya sendiri. Ini pun membuat masyarakat bersikap mendua (ambiguitas) terhadap masalah sosial.

Dari segi jurnalistik berita-berita itu sama sekali tidak bernilai karena tidak mengandung unsur-unsur layak berita. Ada enam unsur layak berita yaitu (1) significance yaitu sejauh mana suatu fakta atau informasi dapat mempengaruhi kehidupan orang banyak, (2) magnitude yaitu angka-angka yang dapat mempengaruhi pembaca, (3) timeliness yaitu kejadian yang baru terjadi, (4) proximity yaitu kedekatan suatu kejadian dengan pembaca baik secara geografis maupun psikologis, (5) prominence yaitu ketenaran jika suatu fakta atau kejadian menyangkut nama yang akrab dengan pembaca, dan (6) human interest yaitu keterkaitan unsur manusia misalnya orang besar dalam keadaan biasa atau orang biasa dalam keadaan luar biasa.

Dalam berita-berita penggarukan pekerja seks, gelandangan, pengemis dan anak jalanan sama sekali tidak ada unsur-unsur layak berita. Tidak ada pekerja seks yang ternama yang menjadi public figure. Karena berita merupakan agent of change akan sangat berarti kalau berita tentang pekerja seks, gelandangan, pengemis dan anak jalanan dapat ditulis secara komprehensif agar masyarakat dapat mendukung upaya-upaya penanganan dan penanggulangan masalah sosial secara objektif dan realistis.

Di sinilah petugas sosial dapat berperan, misalnya, dengan menulis tanggapan baik melalui surat ke rubrik ‘Surat Pembaca’ terhadap suatu berita atau menulis masalah tersebut dalam bentuk ‘Opini’. Surat sangat terbatas, tetapi dalam Opini persoalan dapat dipaparkan secara sistematis, termasuk di dalamnya penyampaian pesan dan saran. Bahkan, beberapa koran menyediakan honorarium yang layak, antara Rp 50.000 – Rp 350.000 untuk tulisan yang dimuat.

Berita yang merupakan rekonstruksi ulang dari suatu kejadian merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan: apa yang terjadi (what), siapa (who), mengapa (why), di mana (where), kapan (when) dan how (bagaimana). Inilah yang dikenal sebagai 5W + 1H dalam dunia jurnalistik.

Kelompok Sasaran

Setiap media mempunyai keunggulan dan kelemahan. Media cetak dibatasi ruang, radio dibatasi waktu, dan televisi dibatasi ruang dan waktu. Media cetak membutuhkan konsentrasi bagi pembacanya, sedangkan radio dan televisi dapat didengar dan dilihat sambil lalu. Namun, radio sangat efektif untuk menggerakkan emosi massa karena nada suara akan dapat merasuk pendengarnya. Sebaliknya, media cetak sangat efektif menumbuhkan sikap. Dalam bahasa jurnalistik media cetak dikaitkan dengan teori jarum suntik hipodermis yaitu penyuntikan di bawah kulit sehingga tidak terlalu sakit, tetapi obat yang disuntikkan masuk. Begitu pula berita, tanpa dirasakan yang membacanya dia sudah dipengaruhi di bawah alam sadarnya. Untuk mencapai tahap ini sangat tergantung dari pengkajian berita dan sasaran pembaca.

Karena masalah sosial perlu disampaikan kepada masyarakat secara objektif, akurat dan komprehensif maka berita-berita yang terkait dengan aspek sosial pun perlu disampaikan dengan fair. Agar berita bermakna sebagai upaya untuk menggalang kepedulian masyarakat terhadap masalah sosial maka penulisan berita perlu mempertimbangkan field of experience (ruang lingkup pengalaman) dan field of reference (ruang lingkup referensi) kelompok sasaran. Soalnya, biar pun lambang-lambang atau terminologi yang dipakai dalam berita, termasuk penggunaan bahasa baku, dapat dipahami pembaca, tetapi pemahaman terhadap makna yang terkandung dalam berita itu tergantung kepada field of experience dan field of reference pembaca.

Tanpa memperhatikan dua unsur tersebut maka bisa terjadi kesalahpamahan, apalagi berita ditulis oleh wartawan dengan memasukkan moral dirinya sehingga menimbulkan penafsiran yang tidak objektif yang pada gilirannya menyuburkan stigma. Jika hal ini yang terjadi maka upaya untuk meningkatkan kepedulian masyarakat agar bahu-membahu dalam mengatasi masalah sosial pun akan sia-sia belaka. Masyarakat justru akan memalingkan muka dari masalah-masalah sosial, yang pada akhirnya akan menimbulkan masalah yang kian rumit.

Penyajian berita masalah sosial yang tidak fair merupakan realitas media yang tidak menggambarkan realitas sosial. Wartawan yang memberitakan fakta tidak mengacu ke realitas sosial sehingga membuat masyarakat menilai masalah sosial dengan moral dirinya. Hal inilah yang selama ini terjadi sehingga penanganan masalah-masalah sosial kian rumit karena masyarakat menganggap mereka sebagai sampah.

Contoh yang paling akurat adalah masalah epidemi HIV dan virus hepatitis C (HCV) di kalangan pengguna narkoba suntikan (injecting drug users/IDU). Beberapa surveilans di kalangan IDU menunjukkan infeksi HIV dan HCV berkisar antara 40%-60%. Karena berita HIV/AIDS dan Narkoba (narkotik dan bahan-bahan berbahaya) selama ini tidak fair maka masyarakat pun tidak peduli dan mengabaikan pencegahan penularan HIV dan HCV karena mereka menganggap jika IDU tertular HIV atau HCV maka mereka akan mati.

Sayang, pola pikir tersebut keliru karena sebelum seorang IDU yang tertular HIV atau HCV mati dia sudah menularkannya kepada orang lain, misalnya, kepada istrinya atau pasangan seksnya secara horizontal. Jika istrinya tertular maka istrinya pun kelak akan menularkan HIV ke anak yang dikandungnya secara vertikal. Maka, mata rantai penyebaran HIV dan HCV pun tidak dapat lagi diputus kalau pola pikir masyarakat sudah keliru.

Hal yang sama akan terjadi dalam masalah-masalah sosial. Jika ada berita yang tidak fair maka masyarakat pun akan mengabaikan persoalan sosial yang ada di depan matanya, sebaliknya sikap tersebut justru menyuburkan masalah-masalah sosial yang pada akhirnya menjadi beban DEPARTEMEN SOSIAL.

Menyiapkan Bahan Berita

Wartawan memperoleh bahan berita dari siaran pers, liputan, acara dan konferensi pers. Karena kegiatan DEPARTEMEN SOSIAL berkaitan dengan upaya penampakan dalam masyarakat sebagai instansi yang menangani masalah-masalah yang terkait dengan aspek sosial maka media massa pun menjadi kawan seiring. Di satu pihak wartawan membutuhkan berita, di lain pihak (kegiatan) DEPARTEMEN SOSIAL pun perlu diberitakan. Media massa dapat menjadi wadah untuk menarik perhatian pemerintah dan masyarakat terhadap suatu masalah yang ditangani DEPARTEMEN SOSIAL.

Untuk itulah diperlukan pendekatan yang bersahabat dengan wartawan. Kalau berurusan dengan manajemen media semuanya dihitung berdasarkan harga. Artinya, biar pun ada kegiatan DEPARTEMEN SOSIAL yang layak berita, tetapi karena ada unsur memperkenalkan diri maka berita itu dilihat sebagai “iklan”. Akibatnya, berita itu tidak akan pernah dimuat.

Bisa saja DEPARTEMEN SOSIAL “memberitakan” kegiatannya sebagai iklan. Namun, tanggapan pembaca akan miring terhadap berita yang bersifat iklan (advertorial) karena isinya yang baik-baik saja. Berbeda dengan berita yang dikemas menurut kaidah jurnalistik akan dapat mempengaruhi pembaca sehingga tujuan pun tercapai.

Karena media massa sudah dikelola secara manajemen maka adalah tidak mungkin lagi untuk ‘merangkul’ media karena bisa saja terjadi ada perbedaan yang sangat mendasar. Pengelola media melihat pasar dengan kacamata bisnis, sedangkan pihak lain, seperti DEPARTEMEN SOSIAL, melihat pasar sebagai khalayak yang patut menerima berita yang terkait dengan aspek-aspek sosial.

Untuk mencapai sasaran diperlukan bahan berita yang dapat ‘menggiring’ atau ‘merangsang’ wartawan menulis berita sesuai dengan yang diharapkan. Di sinilah diperlukan siaran pers (press release). Siara pers ditulis berdasarkan kaidah-kaidah baku jurnalistik dan disajikan dalam bentuk piramida terbalik, artinya bagian yang penting ditempatkan di bagian depan dan detail selanjut pada bagian lain. Siaran pers ini merupakan advertorial terselubung, tetapi kalau ditulis dengan akurat, objektif dan fair materi yang dimasukkan secara terselubung tidak akan kelihatan. Apalagi siaran pers ditulis dalam bentuk berita yang siap muat maka akan memudahkan wartawan untuk mengolah siaran pers tersebut menjadi berita yang sesuai untuk medianya.

Dalam kaitan inilah perlu dibina kerja sama yang baik dengan wartawan karena wartawan akan menulis berita di medianya berdasarkan bahan pada siaran pers atau wawancara dengan pejabat dan pakar yang terkait.

Ciloto, Jabar, 24 Agustus 2001

Bahan Bacaan:

1. Ashadi Siregar, dkk, Bagaimana Menulis Penulis Media Massa, Paket 4, Jurnalistik, PT Karya Unipers, Jakarta, 1982.

2. Astrid S. Susanto, Komunikasi dalam Teori dan Praktek I, Bina Cipta, Bandung, 1974.
3. Newsletter ”HindarAIDS”Jakarta, No. 60, 1 Januari 2001 (http://www1.rad.net.id/aids/HINDAR/hindar.htm)

4. Bruce D. Itule dan Douglas A. Anderson, News Writing and Reporting for Today’s Media, Third Edition, McGraw-Hill, Inc., 1994

5. Syaiful W. Harahap, Pers Meliput AIDS, Pustaka Sinar Harapan dan Ford Foundation, Jakarta, 2000

MASALAH – MASALAH SOSIAL

sumber : http://sosbud.kompasiana.com/2013/01/11/masalah-sosial-523482.html

MASALAH – MASALAH SOSIAL

Masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Jika terjadi bentrokan antara unsur-unsur yang ada dapat menimbulkan gangguan hubungan sosial seperti kegoyahan dalam kehidupan kelompok atau masyarakat.

Pengertian masalah kesejahterahan sosial pada dasarnya tidak berbeda dengan masalah sosial.Ernest Burgess, mengemukakan teori tentang massalah sosial dalam perkembangan sosiologi dapat dikelompokan menjadi lima :

1. Masalah sosial sebagai patologi organik individual.

2. Masalah sosial sebagai patologi sosial.

3. Masalah sosial sebagai disorganisasi personal dan sosial.

4. Masalah sosial sebagai koonflik-konflik nilai.

5. Masalah sosial sebagai proses.

Masalah sosial muncul akibat terjadinya perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada. Yang dapat menjadi sumber masalah sosial yaitu seperti proses sosial dan bencana alam. Adanya masalah sosial dalam masyarakat ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan khusus seperti tokoh masyarakat, pemerintah, organisasi sosial, musyawarah masyarakat, dan lain sebagainya.

Masalah sosial dapat dikategorikan menjadi 4 (empat) jenis faktor, yakni antara lain :

1. Faktor Ekonomi       :  Kemiskinan, pengangguran, dll.

2. Faktor Budaya         : Perceraian, kenakalan remaja, dll.

3. Faktor Biologis        : Penyakit menular, keracunan makanan, dsb.

4. Faktor Psikologis     : penyakit syaraf, aliran sesat, dsb.

1. Faktor Ekonomi

Faktor ini merupakan faktor terbesar terjadinya masalah sosial. Apalagi setelah terjadinya krisis global PHK mulai terjadi di mana-mana dan bisa memicu tindak kriminal karena orang sudah sulit mencari pekerjaan.

2. Faktor Budaya

Kenakalan remaja menjadi masalah sosial yang sampai saat ini sulit dihilangkan karena remaja sekarang suka mencoba hal-hal baru yang berdampak negatif seperti narkoba, padahal remaja adalah aset terbesar suatu bangsa merekalah yang meneruskan perjuangan yang telah dibangun sejak dahulu.

3. Faktor Biologis

Penyakit menular bisa menimbulkan masalah sosial bila penyakit tersebut sudah menyebar disuatu wilayah atau menjadi pandemik.

4. Faktor Psikologis

Aliran sesat sudah banyak terjadi di Indonesia dan meresahkan masyarakat walaupun sudah banyak  yang ditangkap dan dibubarkan tapi aliran serupa masih banyak bermunculan di masyarakat sampai saat ini.

Di Indonesia sendiri terjadi banyak masalah social yang tidak kunjung terselesaikan, salah satunya adalah masalah kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Indonesia tahun 1996 masih sangat tinggi, yaitu sebesar 17,5 persen atau 34,5 juta orang. Hal ini bertolak belakang dengan pandangan banyak ekonom yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan pada akhirnya mengurangi penduduk miskin.

Perhatian pemerintah terhadap pengentasan kemiskinan pada pemerintahan reformasi terlihat lebih besar lagi setelah terjadinya krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997. Meskipun demikian, berdasarkan penghitungan BPS, persentase penduduk miskin di Indonesia sampai tahun 2003 masih tetap tinggi, sebesar 17,4 persen, dengan jumlah penduduk yang lebih besar, yaitu 37,4 juta orang.

Bahkan, berdasarkan angka Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada tahun 2001, persentase keluarga miskin (keluarga prasejahtera dan sejahtera I) pada 2001 mencapai 52,07 persen, atau lebih dari separuh jumlah keluarga di Indonesia. Angka- angka ini mengindikasikan bahwa program-program penanggulangan kemiskinan selama ini belum berhasil mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia.

Pada dasarnya ada dua faktor penting yang dapat menyebabkan kegagalan program penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Pertama, program- program penanggulangan kemiskinan selama ini cenderung berfokus pada upaya penyaluran bantuan sosial untuk orang miskin.Hal itu, antara lain, berupa beras untuk rakyat miskin dan program jaring pengaman sosial (JPS) untuk orang miskin. Upaya seperti ini akan sulit menyelesaikan persoalan kemiskinan yang ada karena sifat bantuan tidaklah untuk pemberdayaan, bahkan dapat menimbulkan ketergantungan.

Program-program bantuan yang berorientasi pada kedermawanan pemerintah ini justru dapat memperburuk moral dan perilaku masyarakat miskin. Program bantuan untuk orang miskin seharusnya lebih difokuskan untuk menumbuhkan budaya ekonomi produktif dan mampu membebaskan ketergantungan penduduk yang bersifat permanen. Di lain pihak, program-program bantuan sosial ini juga dapat menimbulkan korupsi dalam penyalurannya. Hal ini lah yang menjadi penyebab lambannya pengetasan kemiskinan di Indonesia.

Cara Penyelesaian Masalah Sosial

Pengangguran dapat menyebabkan kemiskinan, dan selanjutnya menimbulkan kejahatan dan permusuhan atau pertikaian dalam masyarakat. Hal ini merupakan masalah sosial yang harus kita atasi.

Pemerintah selalu berusaha mengatasi berbagai persoalan sosial dengan peran serta tokoh masyarakat, pengusaha, pemuka agama, tetua adat, dan Iain-Iain. Berbagai cara yang dapat dilakukan oleh berbagai pihak dalam membantu mengatasi masalah sosial antara lain :

A. Menjadi orang tua asuh bagi anak sekolah yang kurang mampu.

B. Tokoh agama memberikan penyuluhan tentang keimanan dan moral dalam menghadapi persoalan sosial.

C. Para pengusaha dan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan lain ikut memberikan beasiswa.

D. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) membantu dalam berbagai bidang dimulai dengan penyuluhan sampai bantuan berupa materi.

E. Lembaga-lembaga dari PBB seperti UNESCO, UNICEF, dan WHO memberikan bantuan kepada pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah sosial.

F. Para dermawan yang secara pribadi banyak memberi bantuan kepada masyarakat sekitarnya berupa materi.

G. Organisasi pemuda seperti karang taruna yang mendidik dan mengarahkan para remaja putus sekolah dan pemuda untuk berkarya dan berusaha mengatasi pengangguran.

H. Perguruan tinggi melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan memberikan berbagai penyuluhan.

Selain cara-cara tersebut di atas, pemerintah juga menggalakkan berbagai program untuk mengatasi masalah sosial antara lain :

1. Pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

BOS diberikan kepada siswa-siswa sekolah mulai dari sekolah dasar sampai tingkat SLTA. Tujuannya untuk meringankan biaya pendidikan.

2. Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT).

BLT diberikan kepada masyarakat miskin yang tidak berpenghasilan sebagai dana kompensasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

3. Pemberian Kartu Askes.

Bagi keluarga miskin pemerintah memberikan kartu Askes untuk berobat ke puskesmas atau rumah sakit yang ditunjuk dengan biaya ringan atau gratis.

4. Pemberian Beras Untuk Masyarakat Miskin (Raskin).

Pemberian bantuan pangan dari pemerintah berupa beras dengan harga yang sangat murah.

5. Pemberian Sembako.

Konflik Sosial Ditinjau Dari Segi Struktur dan Fungsi

Konflik Sosial Ditinjau Dari Segi Struktur dan Fungsi
Oleh: Mulyadi, M.Si, Drs.
Artikel di Jurnal Humaniora Volume XIV, No. 3/2002

Abstrak:
Dalam kehidupan sosial manusia, di mana saja dan kapan saja, tidak pernah lepas dari apa yang disebut “konflik” (Chandra, 1992; Lauer, 1993). Istilah “konflik” secara etimologis berasal dari bahasa Latin “con” yang berarti bersama dan “fligere” yang berarti benturan atau tabrakan.

Dengan demikian “konflik” dalam kehidupan sosial berarti benturan kepentingan, keinginan, pendapat, dan lain-lain yang paling tidak melibatkan dua pihak atau lebih. William Chang (2001) mempertanyakan “benarkah konflik sosial hanya berakar pada ketidakpuasan batin, kecemburuan, iri hati, kebencian, masalah perut, masalah tanah, masalah tempat tinggal, masalah pekerjaan, masalah uang, dan masalah kekuasaan?”, ternyata jawabnya “tidak”; dan dinyatakan oleh Chang bahwa emosi manusia sesaat pun dapat memicu terjadinya konflik sosial.

Dalam International Encyclopaedia of The Social Sciences Vol. 3 (halaman 236-241) diuraikan mengenai pengertian konflik dari aspek antropologi, yakni ditimbulkan sebagai akibat dari persaingan antara paling tidak dua pihak; di mana tiap-tiap pihak dapat berupa perorangan, keluarga, kelompok kekerabatan, satu komunitas, atau mungkin satu lapisan kelas sosial pendukung ideologi tertentu, satu organisasi politik, satu suku bangsa, atau satu pemeluk agama tertentu (Nader, t.t.).

Dengan demikian pihak-pihak yang dapat terlibat dalam konflik meliputi banyak macam bentuk dan ukurannya. Selain itu dapat pula dipahami bahwa pengertian konflik secara antropologis tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan secara bersama-sama dengan pengertian konflik menurut aspek-aspek lain yang semuanya itu turut ambil bagian dalam memunculkan konflik sosial dalam kehidupan kolektif manusia (Chang, 2001).

Kehidupan sosial itu, kalau dicermati komponen utamanya adalah interkasi antara para anggota. Sehubungan dengan interaksi antaranggota itu ditemukan berbagai tipe.

Tipe-tipe interaksi sosial secara umum meliputi: cooperative (kerjasama), competition (persaingan) dan conflict (pertikaian). Dalam kehidupan sosial sehari-hari tampaknya selain diwarnai oleh kerjasama, senantiasa juga diwarnai oleh berbagai bentuk persaingan dan konflik. Bahkan dalam kehidupan sosial tidak pernah ditemukan seluruh warganya sepanjang masa kooperatif. Sehubungan dengan itu, yang menjadi pertanyaan dalam tulisan ini adalah “apakah konflik itu erat hubungannya dengan struktur sosial, dan apa fungsi konflik itu bagi kehidupan sosial manusia?”.

Faktor penyebab konflik
Perbedaan individu, yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan.
Setiap manusia adalah individu yang unik. Artinya, setiap orang memiliki pendirian dan perasaan yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Perbedaan pendirian dan perasaan akan sesuatu hal atau lingkungan yang nyata ini dapat menjadi faktor penyebab konflik sosial, sebab dalam menjalani hubungan sosial, seseorang tidak selalu sejalan dengan kelompoknya. Misalnya, ketika berlangsung pentas musik di lingkungan pemukiman, tentu perasaan setiap warganya akan berbeda-beda. Ada yang merasa terganggu karena berisik, tetapi ada pula yang merasa terhibur.

Perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda.
Seseorang sedikit banyak akan terpengaruh dengan pola-pola pemikiran dan pendirian kelompoknya. Pemikiran dan pendirian yang berbeda itu pada akhirnya akan menghasilkan perbedaan individu yang dapat memicu konflik.

Perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok.
Manusia memiliki perasaan, pendirian maupun latar belakang kebudayaan yang berbeda. Oleh sebab itu, dalam waktu yang bersamaan, masing-masing orang atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Kadang-kadang orang dapat melakukan hal yang sama, tetapi untuk tujuan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, misalnya perbedaan kepentingan dalam hal pemanfaatan hutan. Para tokoh masyarakat menanggap hutan sebagai kekayaan budaya yang menjadi bagian dari kebudayaan mereka sehingga harus dijaga dan tidak boleh ditebang.

Para petani menebang pohon-pohon karena dianggap sebagai penghalang bagi mereka untuk membuat kebun atau ladang. Bagi para pengusaha kayu, pohon-pohon ditebang dan kemudian kayunya diekspor guna mendapatkan uang dan membuka pekerjaan. Sedangkan bagi pecinta lingkungan, hutan adalah bagian dari lingkungan sehingga harus dilestarikan. Di sini jelas terlihat ada perbedaan kepentingan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya sehingga akan mendatangkan konflik sosial di masyarakat. Konflik akibat perbedaan kepentingan ini dapat pula menyangkut bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Begitu pula dapat terjadi antar kelompok atau antara kelompok dengan individu, misalnya konflik antara kelompok buruh dengan pengusaha yang terjadi karena perbedaan kepentingan di antara keduanya. Para buruh menginginkan upah yang memadai, sedangkan pengusaha menginginkan pendapatan yang besar untuk dinikmati sendiri dan memperbesar bidang serta volume usaha mereka.

Perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat.
Perubahan adalah sesuatu yang lazim dan wajar terjadi, tetapi jika perubahan itu berlangsung cepat atau bahkan mendadak, perubahan tersebut dapat memicu terjadinya konflik sosial. Misalnya, pada masyarakat pedesaan yang mengalami proses industrialisasi yang mendadak akan memunculkan konflik sosial sebab nilai-nilai lama pada masyarakat tradisional yang biasanya bercorak pertanian secara cepat berubah menjadi nilai-nilai masyarakat industri. Nilai-nilai yang berubah itu seperti nilai kegotongroyongan berganti menjadi nilai kontrak kerja dengan upah yang disesuaikan menurut jenis pekerjaannya.

Hubungan kekerabatan bergeser menjadi hubungan struktural yang disusun dalam organisasi formal perusahaan. Nilai-nilai kebersamaan berubah menjadi individualis dan nilai-nilai tentang pemanfaatan waktu yang cenderung tidak ketat berubah menjadi pembagian waktu yang tegas seperti jadwal kerja dan istirahat dalam dunia industri. Perubahan-perubahan ini, jika terjadi seara cepat atau mendadak, akan membuat kegoncangan proses-proses sosial di masyarakat, bahkan akan terjadi upaya penolakan terhadap semua bentuk perubahan karena dianggap mengacaukan tatanan kehiodupan masyarakat yang telah ada.

*Sumber : http://artikelipsku.blogspot.com/2008/06/konflik-sosial.html

Anak Panti Asuhan Iris Tuak untuk Penuhi Kebutuhan Panti

Pengurus Panti Asuhan, Bukit zaitun di desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang harus melakukan berbagai pekerjaan termasuk iris tuak, jual kayu api dan jual sayuran  untuk bisa memenuhi kebutuhan 35 anak panti asuhan.

Demikian Yeremias Olla, pengurus panti asuhan bukit zaitu yang ditemui sabtu (28/1/2012) petang.

Menurutnya, Untuk bisa memenuhi kebutuhan anak-anak maka berbagai kerja dilakoninya mulai dari iris tuak, jual kayu api sampai jual sayuran.

Pendiri panti asuhan bukit zaitun, Pdt. Yeremias Ola saat ini sudah mengalami sakit stroke sehingga Yeremias olla yang saat ini sebagai pengelola panti harus berupaya memenuhi kebuthan anak-anak panti asuhan tersebut.

Menurut Olla, dia mengalami sedikit kesulitan untuk anak SMP karena harus membayar uang komite setiap bulan sedangkan untuk anak SD tidak ada biaya karena ada dana BOS

Untuk 22 anak PAUD, lanjutnya, di lokasi tersebut ada PAUD Blessing namun mulai bulan Januari 2012 ini, guru yang mengajar tidak lagi mengajar dan mereka juga kesulitan sarana dan prasarana untuk anak PAUD.

Sumber : Pos Kupang Edisi Minggu, 29 Januari 2012

PANTI SOSIAL YANG ADA DI NTT

NO	KABUPATEN/KOTA	JENIS PANTI	NAMA PANTI
	KOTA  KUPANG	P.A Anak  Terlantar	1.      Panti Asuhan Kristen  GMIT 221 2.      Panti Asuhan Sonaf Manekan 3.      Panti Asuhan Syalom 4.      Panti Asuhan St Louis de Monfort 5.      P.A. Petra 246 6.      P.A. Aisyah 7.      P.A. Al Hikmah 8.      P.A. Sanga Eni 9.      P.A. Harapan Bangsa 10.  P.A. Kasih Agape 11.  P.A. Nok Manekan 12.  P.A. Nurussadah
		P.S. Lanjut Usia  Terlantar	1.      UPTD PPPS- Seksi Penyantun Lansia 2.      Panti Werdha “ Putri “ GMIT
		P.S. Penyandang Cacat	1.      UPTD PRS- Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Netra” HitBia” Kupang ( Eks PSBN Hit Bia Kupang) 2.      P.A. Cacat Alma Kupang
		P.S. Anak Terlantar	1.      UPTD PPPS Riang Kupang 2.      P.A. Amanah 3.      P.A. Pintar 4.      P.A. Caritas 5.      PSBR. Naibonat 6.      P.A. Roslien 7.      P.A. Bukit Zaitun 8.      P.A. Bejana Talenta
	KUPANG	P.S. Penyandang Cacat	PSBRW  Efata
		P.S. Lanjut Usia Terlantar	1.      PSTW Ora Et La Bora 2.      PSTW Mawar Saron
		P.S. Tuna Susila	UPTD. PSKW. Naibonat
	TTS	P. S. Anak Terlantar	1.      P.A.  Ume Manekan 2.      P.A. Lukba 3.      P.A. Dakwah 4.      P.A. St . Yohenes Vianney 5.      P. Remaja Putri Novena Kapan 6.      P.A. Anugarah P.A. Imanuel
	TTU	P. S. Anak Terlantar	1.      P.S. St Maria Manufui 2.      P.S. St Katharina Mena 3.      KKP Reinha Rosari Noemuti 4.      KKP St Theresia Eban 5.      KKP Divina Providentia Maubesi 6.      P.A. St Theresia Oenopu 7.      KKP St Anthonius Fatuhao 8.      KKP St Nikolaus Bijaebasu 9.      Panti  Remaja Jelatu Maubesi
		P.S. Penyandang Cacat	1.      Yayasan Brayat Pinuji 2.      PR Kusta Bunda Pembantu Abadi ( Yayasan Gabriel Manek)
	BELU	P.S. Anak Terlantar	1.      P.A. Bina Bunga Bangsa 2.      P.A. Kusuma  St Theresia 3.      P.A. Suluh Obor 4.      P.A. Putri St Petrus Lahurus 5.      P.A. Putri Betun 6.      Panti Remaja Sion
		P.S. Penyandang Cacat	1.      P.A. Hadinan Haklaran 2.      Panti Anak Cacat- ALMA Atambua
		P.S.  Lanjut  Usia Terlantar	Panti Lanjut Usia St theresia
	ALOR	P.S. Anak Terlantar	1.         P.A. Amal Iklas 2.         P.A. Damian 3.         P.A. Ksih Kenari 4.         P.A. An – Nur 5.         P.A. Efata 6.         P.A. Sangkakala 7.         P.A. Ui Gariang 8.         P.A. Moria Malis
	FLORES TIMUR	P.S. Anak Terlantar	1.      P.A. Pelangi 2.      P.A. Gabriel Manek 3.      P.A. Sumber Daya 4.      P.A. Durul Istiqomah 5.      P.Sosial Al Baraah 6.      P.Sosial St Maria Goreti 7.      P.A. Emaus II Hokeng 8.      Panti Remaja St Margareta 9.      PPS  St Elizabeth 10.  PSBR  St Maria Goreti 11.  PSBR St Getrudis 12.  P.A. S  Agnes
		P.S. Lanjut Usia Terlantar	Panti Sosial Syallom
		Panti Sosial Penyandang Cacat	1.      P.A. Cacat Pater Damain 2.      P.A. Karya kasih KK II Cabang
	SIKKA	P.A.   Anak  Terlantar	1.      P.A. Ummul Mukminin Hafsah 2.      P.A. Stella Maris 3.      P.A. Rexuresio Lekebai 4.      P.A. Maria Visitasi Nebe 5.      P.A. Navitas Watublapi 6.      P.A. Asumitio Wolofeo 7.      P.A. SOS Desa Taruna 8.      PR. Putri St Theresia Nebe 9.      PR Putra Bunda Hati Kudus 10.  PSBR Hildegardis
		P.S. Lanjut Usia Terlantar	1.      UPTD  PPPS Paduwau 2.      P.S. Lanjut Usia Wisma Leven
		P.S. Penyandang Cacat	1.      PAC. St  Aloysius Susteran ALMA 2.      PAC. St Maria Paudodo 3.      PAC. St Vincentius 4.      PPC. St Dympna
	ENDE	P.S. Anak Terlantar	1.      P.A. Naungan Kasih St Elisabet 2.      P.A. Wali Sanga 3.      P.A. Brayat Pinuji 4.      P.A. St Theresia 5.      P.A. St . Vincentius
		P.S. Lanjut Usia Terlantar	PSTW Henricus Leven
		P.S. Penyandang Cacat	P.A. Pati Jie  Pamapawe
	SUMBA  TIMUR	P.A. Anak Terlantar	1.      P.A. Kristen Lepki Preliu (Yys Bethel) 2.      Panti Remaja St Mikael 3.      Panti Remaja Bertha Maria Helena Stolenweak
		P.S. Penyandang Cacat	Yayasan Bethel
	SUMBA BARAT	P.A. Anak Terlantar	1.      UPTD PPPS Ora Et Labora 2.      P.A. Seraphine Katikuloku 3.      P.A. Sinar Harapan 240 4.      P. S. Sumba Mekar 5.      P. Remaja Putri St Ana 6.      P.Remaja Putri St Angela Merici 7.      P. Remaja Putri St Maria 8.      P.A. Remaja Putri St  Elizabeth
		P.S. Penyandang Cacat	P.Anak  Cacat ALMA – Waikabubak
	NGADA	P.A. Anak Terlantar	1.      PR  (KKP) St Yoseph Wolosambi 2.      PR (KKP) Immaculata  Boawae 3.      PR (KKP) St Yosep Riung 4.      P.A. St Aloysious
		P.S. Penyandang Cacat	1.      Panti anak Cacat Alma Boanio 2.      Panti Anak Cacat Mundemi 3.      Panti Anak Cacat Mundemi 4.      Panti Anak Cacat ALMA Bajawa 5.      Panti anak Cacat Boawae 6.      Panti anak Cacat Citra
	MANGGARAI	P.A. Anak Terlantar	1.      P.A. Sesamamu 2.      Panti Remaja St Maria Goreti 3.      P.A. St agnes Reo 4.      Panti Remaja Dian Yosefa
		P.S. Penyandang Cacat	1.      PRKC  St Damain – Cancar 2.      PPC Karya  Murni
	LEMBATA	P.A. Anak Terlantar	1.      PSAA Taruna Harapan Lembata 2.      PSBR Don Bosco 3.      Panti Remaja Putri Kalikasa 4.      PS. Remaja Putr St Anthonius Lewoleba 5.      PS. Remaja Putri st. Theresia Lamahora
		P.S. Penyandang Cacat	1.      Panti Paca Kusta Beato Damian
	MANGGARAI  BARAT	P.S. Anak Terlantar	1.      Panti  Remaja Arnoldus 2.      Panti Remaja Putri St Maria Helena Stolen We4ak 3.      Panti St Don Bosco 4.      Panti Hati Suci St Perawan Maria.